Home / Nasional / 6 ketentuan yang wajib Dimiliki Sekolah di Zona Kuning sebelum Gelar Belajar Tatap Muka

6 ketentuan yang wajib Dimiliki Sekolah di Zona Kuning sebelum Gelar Belajar Tatap Muka

Satuan pendidikan di daerah zona kuning kini diperbolehkan menggelar kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Hal ini disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim dalam Pengumuman Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid 19 yang ditayangkan langsung di kanal YouTube Kemendikbud RI, Jumat (7/8/2020). Keputusan menggelar pembelajaran tatap muka nantinya berada di tangan pemerintah daerah kabupaten/kota dan harus disepakati bersama sekolah dan orangtua siswa.

Nadiem dalam pemaparannya mengungkapkan, ada sejumlah persyaratan yang harus dimiliki sekolah yang akan melaksanakan pembelajaran tatap muka. Persyaratan ini sesuai dengan imbauan Kementerian Kesehatan, yaitu : Satuan pendidikan harus menjamin ketersediaan saran sanitasi dan kebersihan

Antara lain sekolah harus memiliki toilet bersih. Selain itu, satuan pendidikan harus memiliki sarana cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) dan disinfektan. Satuan pendidikan mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan (puskesmas, klinlk, rumah sakit, dan lainnya).

Kesiapan menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu. Satuan pendidikan diharuskan memiliki thermogun (pengukur suhu tubuh tembak). Satuan pendidikan harus membuat pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan, yaitu :

Yang memiliki kondisi medis penyerta (comorbidity) yang tidak terkontrol. Yang tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak. Yang memiliki riwayat perjalanan dari zona kuning. oranye, dan merah atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif Covid 19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari.

Membuat kesepakatan bersama komite satuan pendidikan terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Proses pembuatan kesepakatan tetap perlu menerapkan protokol kesehatan. Satuan pendidikan mulai melakukan persiapan walaupun daerahnya belum berada pada zona hijau atau kuning dengan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kanwil/Kantor Kemenag.

Sebelumnya, Nadiem mengumumkan daerah zona kuning Covid 19 diperbolehkan melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di sekolah. Kebijakan ini nantinya akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah (pemda) di tingkat kabupaten/kota. Meski demikian, Nadiem menyebut keputusan melaksanakan pembelajaran tatap muka harus disepakati bersama orangtua siswa.

"Selain zona hijau, satuan pendidikan di zona kuning dapat diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka dengan pertimbangan risiko kesehatan yang tidak berbeda jauh dengan zona hijau," ungkap Nadiem. Nadiem menyebut keputusan pembelajaran tatap muka harus disepakati oleh seluruh pihak. Setidaknya ada empat level persetujuan.

Level pertama, sebuah daerah ditetapkan sebagai zona hijau atau kuning. Kemudian, keputusan belajar tatap muka berada di tangan kepala daerah. Jika kepala daerah sudah setuju maka berlanjut di tangan kepala satuan pendidikan.

Setelah itu, pelaksanaan pembelajaran tatap muka harus disetujui orangtua siswa. Nadiem mengungkapkan, jika orang tua siswa tidak setuju, pembelajaran tatap muka tidak dilaksanakan. "Harus dengan persetujuan semua," ujarnya.

Nadiem menyebut, data zonasi per kabupaten/kota berdasarkan data satuan tugas nasional Covid 19. Diketahui, 43 persen daerah di Indonesia berada di wilayah zona hijau dan kuning. Sedangkan 57 persen berada di zona oranye dan merah.

"Untuk daerah yang berada di zona oranye dan merah tetap dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan," ungkap Nadiem. Sementara itu Ketua Satgas Penanganan Covid 19, Doni Monardo, menyebut terdapat 163 daerah dalam zona oranye. "Ada 163 zona kuning yang kiranya nanti bisa dimulai kegiatan belajar tatap muka," ungkap Doni.

Menurut Doni, tidak bisa menyamaratakan kebijakan di Indonesia. "Kita melihat Indonesia tidak bisa pada satu sisi, karena Indonesia memiliki rentang luas yang sangat luas dari Sabang sampai Merauke," ujar Doni. "Ternyata setelah memasuki bulan kelima, maka kita melihat tidak semua wilayah nasional memiliki risiko yang sama," imbuhnya.

Artinya, ada daerah yang risikonya tinggi, sedang, dan tidak terdampak. "Sampai sekarang 35 kabupaten/kota tidak terkonfirmasi," ungkap Doni. Doni menegaskan, keputusan belajar tatap muka berada di tangan bupati atau wali kota.

"Daerah daerah yang mencoba untuk pembelajaran tatap muka tidak mudah, karena ada orangtua yang tidak mengizinkan, walaupun sebagian orangtua murid berharap pembelajaran tatap muka dilaksanakan," ungkapnya. "Dalam kondisi seperti sekarang ini, kita tidak perlu saling menyalahkan, karena setiap kebijakan pasti ada risikonya," imbuh Doni.

About Admin

Avatar
Kesakitan membuat Anda berpikir. Pikiran membuat Anda bijaksana. Kebijaksanaan membuat kita bisa bertahan dalam hidup.

Check Also

25 Tahanan Kejagung yang Sempat Dievakuasi karena Insiden Kebakaran Dikembalikan Lagi

25 tahanan yang sempat dipindahkan dari rumah tahanan (Rutan) Kejaksaan Agung RI ke Rutan Salemba …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *