Home / Nasional / Aparat yang Gunakan Hukum buat Menakuti & Memeras Rakyat Adalah Musuh Negara Jokowi

Aparat yang Gunakan Hukum buat Menakuti & Memeras Rakyat Adalah Musuh Negara Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar aparat penegak hukum tidak memanfaatkan regulasi untuk menakut nakuti dan memeras masyarakat. Jokowi menyebut oknum yang memanfaatkan regulasi untuk menakut nakuti dan memeras masyarakat merupakan musuh negara. Hal itu disampikan Presiden Jokowi dalam acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi secara virtual melalui siaran YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (26/8/2020).

"Saya peringatkan sebagai penegak hukum dan pengawas, ini sudah saya sampaikan berkali kali, jangan pernah memanfaatkan hukum yang tidak sinkron, yang belum sinkron, untuk menakut nakuti eksekutif, untuk menakut nakuti pengusaha dan masyarakat," kata Jokowi. "Saya peringatkan aparat penegak hukum dan pengawas yang melakukan seperti ini adalah musuh kita semuanya, musuh negara," tegasnya. Menurut Presiden, oknum aparat penegak hukum yang menyalahgunakan regulasi untuk menakut nakuti dan memeras masyarakat, pejabat eksekutif, pengusaha, hingga kalangan biasa akan menghambat agenda pembangunan nasional.

Jokowi pun menyebut, pembangunan nasional yang semestinya berjalan cepat menjadi lamban karena banyak pemangku kepentingan yang ketakutan dalam mengeksekusi kebijakan. "Menyalahgunakan regulasi untuk menakut nakuti dan memeras inilah yang membahayakan agenda pembangunan nasional, yang seharusnya bisa kita kerjakan secara cepat kemudian menjadi lamban dan bahkan tidak bergerak karena adanya ketakutan ketakutan itu," kata Jokowi. Dalam kesempatan yang sama Jokowi pun mengatakan regulasi nasional harus terus dibenahi.

Terutama regulasi yang tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya. "Regulasi nasional harus kita benahi, regulasi yang tumpang tindih, regulasi yang tidak jelas dan tidak memberikan kepastian hukum, regulasi yang memberikan prosedur berbelit belit," kata Jokowi. Jokowi menambahkan regulasi yang membuat pejabat birokrasi tidak berani eksekusi dan inovasi harus dirombak dan disederhanakan. Salah satu yang telah dilakukan menurut Presiden yakni melalui Omnibus law yang menyelaraskan satu undang undang dengan undang undang lainnya.

"Sebuah tradisi sedang kita mulai, yaitu dengan menerbitkan omnibus law, satu UU yang mensinkronisasikan puluhan UU secara serempak sehingga antar Undang undang bisa selaras, memberikan kepastian hukum serta mendorong kecepatan kerja dan inovasi dan akuntabel dan bebas korupsi," katanya. Perombakan regulasi tersebut menurut presiden akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Karena itu, ia meminta kepada para pejabat apabila untuk melaporkan kepadanya apabila menemukan aturan yang tindak sinkron.

"Kita akan terus melakukan sinkronisasi regulasi ini secara berkelanjutan dan jika bapak ibu menemukan regulasi tidak sinkron, tidak sesuai konteks saat ini berikan masukan ke saya," katanya.

About Admin

Avatar
Kesakitan membuat Anda berpikir. Pikiran membuat Anda bijaksana. Kebijaksanaan membuat kita bisa bertahan dalam hidup.

Check Also

Jangan Salahkan Jika Ada Anggapan Jokowi Pentingkan Citra Dibanding Tolong Rakyatnya Demokrat

Politikus Demokrat Didik Mukrianto menyoroti temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut pemerintah telah menghabiskan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *